Kim Jong Un disebut memerintahkan eksekusi mati sejumlah pejabat pemerintah Korea Utara, usai bencana banjir besar yang menewaskan ribuan orang pada Juli lalu.
Menurut laporan stasiun televisi Korut TV Chosun, seperti dilansir Straits Times, sekitar 20 hingga 30 pejabat pemerintah di daerah yang dilanda banjir, telah dieksekusi mati dengan cara ditembak pada Agustus ini.
Kabar eksekusi mati di Korut dilaporkan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, yang memantau situasi usai mendapatkan informasi intelijen soal berita tersebut.
Korea Utara dilanda banjir besar parah
Pada bulan Juli 2024, Korea Utara dilanda banjir besar yang menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan ribuan orang. Banjir ini menghancurkan ribuan rumah, merusak lahan pertanian, dan infrastruktur penting seperti jalan dan rel kereta api. Provinsi Jagang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, dengan banyak korban jiwa dan kerugian materi yang signifikan.
Banjir yang melanda Korea Utara ini merupakan salah satu yang terparah dalam 29 tahun terakhir. Hujan deras yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan yang luas, termasuk merusak sekitar 4.100 rumah dan 3.000 hektar lahan pertanian di kota Sinuiju dan sekitarnya. Pemerintah Korea Utara telah berjanji untuk menampung sekitar 15.400 orang yang terdampak di berbagai fasilitas hingga situasi stabil kembali.
Saat banjir terjadi, Kim Jong Un disebut langsung turun tangan memimpin operasi penyelamatan menggunakan 10 helikopter dan sekoci militer.
Baca Juga:
Kim Jong Un tembak mati dan mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang dianggap lalai
Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, merespons bencana ini dengan tindakan keras. Pada bulan Agustus 2024, Kim Jong Un memerintahkan eksekusi mati terhadap sekitar 30 pejabat pemerintah yang dianggap gagal dalam menangani bencana tersebut.
Para pejabat ini dituduh melakukan kelalaian dan korupsi, yang menurut Kim Jong Un, berkontribusi pada besarnya dampak bencana banjir.
Adapun foto-foto bencana banjir di negara tersebut disebar oleh aparat propaganda Korea Utara. Dalam foto yang beredar, terlihat Kim Jong Un sedang mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana.
Pemerintah Korea Utara, melalui kantor berita resmi KCNA, menyatakan bahwa mereka berencana untuk menampung sekitar 15.400 orang, termasuk ibu-ibu, anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, dan tentara yang cacat, di berbagai fasilitas di Pyongyang hingga daerah-daerah yang terkena banjir stabil kembali.
Kim Jong Un juga menyatakan bahwa proses pembangunan kembali rumah-rumah dan infrastruktur yang rusak akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Akan tetapi, Kim Jong Un sendiri, dalam sebuah pernyataan, menyebut laporan mengenai jumlah korban tewas dan hilang yang mencapai 1.500 orang sebagai “provokasi serius” dan “penghinaan terhadap orang-orang yang dilanda banjir.”
Eksekusi ini dilakukan setelah Kim Jong Un mengadakan pertemuan darurat dengan politbiro partai penguasa pada akhir Juli. Dalam pertemuan tersebut, Kim menegaskan bahwa pejabat yang “sangat mengabaikan” tugas mereka akan menghadapi hukuman berat. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya Kim Jong Un dalam menegakkan disiplin dan tanggung jawab di kalangan pejabat pemerintahnya.
Baca Juga:
Langkah keras Kim Jong Un tembak mati pejabat ini menuai berbagai reaksi, baik dari dalam negeri maupun internasional. Beberapa pihak melihatnya sebagai upaya untuk menunjukkan ketegasan dan komitmen terhadap rakyatnya, sementara yang lain mengkritik tindakan tersebut sebagai bentuk kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, tindakan Kim Jong Un tembak mati pejabat ini memperkuat citra negatif Korea Utara di mata dunia internasional dan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim tersebut.
Sumber:
Kim Jong Un executes several officials after deadly floods, media says, The Straits Times, 04/09/2024
Baca Juga: 5 Aturan Aneh di Korea Utara Untuk Perempuan
