Mengukur Efektivitas dan Dampak Negatif WFH Nasional
Pemerintah memperkenalkan kebijakan WFH nasional setiap Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Satu hari kerja dari rumah diyakini bisa menekan mobilitas, mengurangi konsumsi BBM, dan pada akhirnya menghasilkan penghematan besar.
Dalam konferensi pers 31 Maret 2026, pemerintah bahkan menyebut potensi penghematan langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM dan penghematan belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun.
Kebijakan WFH nasional ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap meminta masyarakat produktif dan roda ekonomi berjalan sebagaimana biasa.
WFH untuk efisiensi penggunaan BBM
Kebijakan WFH merupakan salah satu upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Sekitar 20 persen pasokan energi dunia, khususnya migas, berasal dari negara-negara Teluk, serta melewati Selat Hormuz yang kini di blokade oleh Iran.
Oleh sebab itu, konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut, yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dengan Iran, berdampak signifikan terhadap harga minyak mentah dan gas dunia.
Baca Juga:
Efektivitas penerapan WFH nasional
Efektivitas skema WFH nasional dalam mengurangi konsumsi BBM cukup menjanjikan, terutama di kota-kota besar. Mayoritas pekerja urban menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan rutin dari rumah ke tempat kerja.
Dengan adanya satu hari WFH, jumlah perjalanan ini diperkirakan menurun signifikan, sehingga konsumsi BBM ikut berkurang.
Selain kendaraan pribadi, transportasi umum berbasis BBM, seperti angkot, bus, dan kendaraan logistik skala kecil, juga akan mengalami penurunan konsumsi. Hal ini turut berdampak pada penghematan subsidi pemerintah.
Baca Juga:
Dampak negatif penerapan WFH
Sebelumnya, Indonesia sendiri sudah memiliki pengalaman dalam menerapkan skema WFH selama pandemi covid-19 di tahun 2019-2020. Selama penerapan WFH tersebut, sangat terasa perputaran ekonomi terasa sangat lambat. Beberapa kalangan pelaku usaha di Indonesia menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penerapan kebijakan Work From Home (WFH) terhadap aktivitas ekonomi.
Kita bisa membayangkan, jika dalam 1 hari diterapkan WFH secara nasional, tentunya akan ada bebarapa pihak yang merasa dirugikan. Ambil contoh driver ojol. Kebijakan ini diprediksi akan berdampak signifikan terhadap permintaan jasa ojol, dan berpotensi memangkas pendapatan para pengemudi hingga 30 persen dari kondisi normal.
Kebijakan WFH ini, yang bertujuan mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar, secara langsung akan memengaruhi sektor transportasi, khususnya layanan ojek online yang sangat bergantung pada pergerakan masyarakat. Dengan lebih banyak orang bekerja dari rumah, kebutuhan akan transportasi untuk berangkat dan pulang kerja akan berkurang drastis, yang pada gilirannya akan menurunkan jumlah order yang diterima oleh para pengemudi ojol.
Selain driver ojol, ada juga kantin kantor, ataupun penjaja makanan dan minuman di kantor yang tidak mendapatkan pemasukan saat pegawai WFH nasional.
Ketika kantor dan rumah menjadi tempat yang sama, batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjadi kabur. Ini bisa mengakibatkan karyawan merasa terus-menerus terhubung dengan pekerjaan, bahkan di luar jam kerja. Dalam lingkungan kantor, manajer dapat lebih mudah mengawasi pekerjaan karyawan. Dalam situasi WFH, pengawasan ini dapat berkurang, dan ini bisa mengakibatkan pegawai merasa kurang akuntabel.
Belum lagi, karena tidak terpantau, pegawai bisa saja plesiran mengingat saat WFH hari jumat dan weekend, tidak berjarak. Ini bisa menyebabkan konsumsi BBM malah melambung tinggi saat WFH dan weekend.
Baca Juga: Resmi Berlaku Mulai April 2026, Pemerintah Berlakukan WFH Untuk ASN Setiap Hari Jumat
